Rapat Koordinasi Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar

  Kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menghadiri "Rapat Koordinasi Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar TA. 2024" ya...

 

Kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menghadiri "Rapat Koordinasi Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar TA. 2024" yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kalsel pada:

Hari        : Kamis, 24 Oktober 2024

Waktu    : 14.00 s.d. selesai

Tempat   : Aula DPKP Prov Kalsel

 

Kelompok/Peserta:

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kalsel

2. DKP3 Kota Banjarmasin

3. DKP3 Kota Banjarbaru

4. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKP2) Kab. Tanah Laut

5. DKP2 Kab. Banjar

6. DKP2 Kab. Barito Kuala

 

Hasil:

I. Syarat Pangan yang Aman dan Mutu Pangan

□ Regulasi

◇ UU No.18/2012 tentang Pangan.

- pasal 68(1)

     Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan disetiap Rantai Pangan secara terpadu

- Pasal 108 ayat 3 (5)

     Lembaga bid. pangan diberikan kewenangan melaksanakan pengawasan Pangan Segar meliputi Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan.

◇ UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daearah menyebutkan Sub Urusan Keamanan Pangan (Pengawasan Pangan Segar) ada pada Pemerintah Pusat, Daerah Propinsi dan Daerah Kab/Kota

# kewajiban Pendaftaran:

1. Kewajiban penyelenggara Pangan untuk memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia (pasal 4)

2. Kewajiban kepemilikan nomor pendaftaran bagi setiap pangan segar asal tumbuhan baik diproduksi didalam negeri atau diimpor dan diedarkan dalam kemasan berlabel (pasal 38)

◇ PP No.86/2019 tentang Keamanan Pangan

-pasal 54 ayat (6)

-pasal 56

◇Permentan 53/2018 ttg keamanan dan mutu PSAT:

Premarket (PP 5/2021, Permentan 15/2021 regriatrasi pangan segar) dan Post Market (Permentan 53/2018)

●  Kewenangan Pengawasan Keamanan Pangan PP 5/2021 -  Perizinan berusaha berbasis resiko

◇Perpres 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional - tugas (pasal 2) dan fungsi (pasal 3)

OKKP Pusat - OKKPD TK. Prov. - OKKPD TK. Kab/Kota

Pengawasan sebagai OKKPD dapat diperkuat dengan SK TIM Bupati/Walikota

 

 ■ Pendataan Pelaku Usaha di Kab/Kota

■ Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Keamanan Pangan Segar